Halangan Nikah (1)
Halangan Nikah (1)

By RP. Thomas Suratno, SCJ 27 Agu 2018, 09:56:06 WIB Surat Gembala
Halangan Nikah (1)

Keterangan Gambar : Halangan Nikah (1)


Pengantar

Setiap kali kita merayakan Perayaan Ekaristi, pada waktu pengumuman, hampir selalu dibacakan pengumuman tentang perkawinan. Pengumuman itu akan dibacakan dalam se­tiap Misa selama 3x berturut-turut. Lalu setiap kali sesudahnya akan diakhiri dengan “Siapa saja yang mengetahui halangan-(nikah)nya, harap memberitahukan/ mela­porkan kepada pastor paroki”. Pertanyaannya adalah apakah pengumuman yang di­tujukan kepada semua umat ini sungguh dimengerti oleh umat maksudnya? Apakah umat mengerti sungguh yang dimaksud dengan halangan-halangan nikah dalam gereja Katolik? Saya merasa bahwa hal ini sangat disayangkan kalau umat Katolik tidak tahu apa yang dimaksudkan dalam pengumuman perkawinan itu. Maka dari itu saya akan men­coba untuk menulis secara singkat tentang maksud pengumuman itu, supaya umat maupun calon mempelai yang bersangkutan merasa diperhatikan dan bukan sekedar formalitas belaka. Mungkin saja, tulisan ini nanti tidak menjadi singkat tetapi panjang dan membosankan. Namun menurut saya penting. Maaf!

Di zaman yang makin meningkatnya kesadaran akan hak azasi manusia, khususnya hak azasi dan hak sipil untuk menikah, istilah dan gagasan halangan nikah selayang pandang da­pat memberi kesan reaksioner sejauh membatasi hak itu. Tetapi kalau direnungkan le­bih mendalam setiap orang akan bersyukur atas adanya halangan nikah. Mengapa? Ka­rena pembuat undang-unadang justru bermaksud melindungi martabat pribadi manusia dengan menetapkan persyaratan untuk nikah yang menjadi awal  hidup ber­keluarga. Bu­kankah hampir setiap orang menikah, dan dalam lingkup budaya Timur merupakan “ke­harusan”, sehingga kadang-kadang persyaratan perkawinan kurang diindahkan. Dika­takan bahwa hampir atau bahkan lebih 50% perkawinan di Indonesia berakhir dengan perceraian, dan mereka yang tak sampai cerai, belum tentu hidup mereka bahagia. Lalu dalam lingkup Gereja Katolik, sekarang banyak pasangan yang cerai sipil (melalui pe­nga­dilan sipil karena Gereja Katolik tidak pernah menceraikan) dan sekarang “ramai-ramai” mengajukan anulasi (pembatalan) pada Gereja yang seringkali hanya dimengerti seperti perceraian. Maka biasanya ‘akta cerai sipil’ dijadikan dasar bagi mereka untuk mengajukan anulasi. Kiranya ini perlu mendapat perhatian kita bersama dan perlu di­luruskan! Dan katekese tentang halangan nikah ini semoga nantinya akan berujung pada persoalan itu juga.

Dalam KHK/CIC (Kitab Hukum Kanonik/Canon Iuris Canonici) bab tentang halangan ni­kah sungguh mencerminkan perpaduan serasi antara penghargaan tinggi Gereja ter­hadap perkawinan dan kelembutan pastoral serta kemanusiaannya. Yang patut diper­hatikan adalah sikap Gereja yang jauh dari sektarianisme primordialitas (sikap menang­nya sendiri dan cenderung memaksakan pandangannya yang khas kepada orang lain), dan mengedepankan nilai-nilai inklusif (masuk akal dan pada dasarnya bagi penalaran akal sehat). Selain itu terdapat perbedaan antara hukum Gereja dan hukum Sipil. Misalnya perbedaan antara validitas (keabsyahannya) dan liceitas (kelayakannya) yang tidak dikenal oleh hukum sipil, dan seringkali sulit untuk diterangkan. Tetapi dengan perbedaan ini Gereja dapat mengambil sikap yang lebih tepat sesuai dengan skala nilai-nilai yang tersangkut, misalnya penghargaan terhadap nilai iman akan Yesus Kristus dan baptis dalam perkawinan Beda Gereja.

Halangan-halangan Nikah

Dalam KHK 1983 yang digunakan hingga sekarang hanya mengenal halangan nikah yang sifatnya menggagalkan. Kan 1073 berbunyi: “Halangan yang menggagalkan membuat se­se­orang tidak mampu untuk menikah secara sah”. Dengan ketentuan ini, semua halangan nikah yang termuat dalam Kan. 1083-1094 termasuk dalam kategori leges inhabilitantes, yakni undang-undang yang menjadikan orang tidak mampu melakukan tindakan yuridis perkawinan (Kan 10). Seseorang dikatakan memiliki kemampuan untuk menikah kalau ia memiliki kemampuan kodrati dan kemampuan yuridis untuk menikah. Halangan-ha­langan nikah dapat menyentuh kapasitas natural dan kapasitas yuridis tersebut.

Dalam suatu perkawinan tidaklah penting apakah suatu halangan bersumber pada pri­badi yang bersangkutan (misal faktor usia, impotensi) ataukah ditentukan oleh hukum positip gerejawi (missal penculikan, ikatan nikah sebelumnya, hubungan darah, kaul ke­kal kebiaraan, selibat, dan sebagainya). Jika halangan ada, maka yang bersangkutan tidak mampu atau terhalang melakukan perkawinan. Jadi, yang menjadi obyek halangan ialah situasi dan kondisi obyektif seseorang, yang berdasarkan hukum ilahi atau manusiawi membuatnya tidak mampu untuk menikah secara sah!

Sebagaimana di atas dikatakan bahwa leges inhabilitantes mengakibatkan ketidakmam­puan seseorang untuk melakukan suatu tindakan yuridis. Sedangkan leges irritantes atau invalidantes mengakibatkan perbuatan yang telah dilakukan tidak sah, tanpa ada konse­kwensi atau implikasi apapun terhadap kapasitas orang yang melakukan tindakan ter­sebut. Namun yang menjadi sasaran langsung dari halangan nikah ialah kapasitas pribadi seseorang, ketidakmampuan untuk menikah juga berakibat secara langsung pada tin­dakan itu sendiri, dalam arti bahwa tindakan yang dilakukan dalam keadaan tidak mam­pu itu menjadi tidak sah (= halangan yang menggagalkan tindakan). Dengan demikian, norma halangan nikah mengandung leges inhabilitantes dan leges irritantes sekaligus.

Pembatasan (larangan atau halangan) bisa bersumber dari (1) hakekat dan struktur na­tural perkawinan itu sendiri yang disebut Hukum Kodrati/Ilahi, atau (2) dari tuntutan me­lindungi nilai-nilai atau tujuan-tujuan tertentu perkawinan menurut perkembangan zaman yang disebut Hukum Manusiawi/Gerejawi. Hukum kodrati berlaku secara uni­versal, dalam arti bahwa semua orang terikat dan tunduk pada gambaran atau cita-cita asali dan kodrati mengenai perkawinan yang ada dalam rencana Allah ketika Ia mencip­takan dunia. Sedang sumber larangan atau halangan yang disebut sebagai otoritas manu­siawi menunjuk pada larangan yang diciptakan melalui hukum positip, entah oleh oto­ritas sipil atau pun otoritas gerejawi. Nah, halangan nikah yang bersumber dari tindakan otoritas gerejawi seperti itu tunduk pada perubahan dengan berjalannya waktu, dalam arti bisa dihapus, dimodifikasi, diganti oleh otoritas yang sama demi kesejahteraan umum (bonum commune) itu sendiri. Selain itu, halangan yang bersumber dari otoritas gerejawi tidak berlaku bagi semua dan setiap orang melainkan hanya berlaku  bagi ang­gota Gereja tersebut. à BERSAMBUNG




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Foto Wilayah - Lingkungan