Halangan Nikah (2)
Halangan Nikah (2)

By RP. Thomas Suratno, SCJ 27 Agu 2018, 09:56:52 WIB Surat Gembala
Halangan Nikah (2)

Keterangan Gambar : Halangan Nikah (2)


Klasifikasi Halangan Nikah

1. Halangan dari hukum (ilahi) kodrati dan halangan dari hukum gerejawi.

Halangan nikah dikatakan berasal dari hukum ilahi ka­lau halangan itu bersumber dari hukum kodrat, yang dibuat dan diatur oleh Allah sendiri dalam tata ciptaan, khususnya di dalam hakikat dan martabat manusia (hu­kum ilahi ko­dra­ti), atau ditetapkan oleh Allah mela­lui perwahyuan (hu­kum ilahi positif). Meskipun ha­langan ini bersumber dari hukum ilahi, namun yang mendeklarasikan secara eksplisit dan memasuk­kan­nya ke dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) adalah kua­sa legislatif tertinggi Gereja (bdk. kan 1075).

Sedangkan halangan dari hukum gerejawi ialah ha­langan yang diciptakan oleh otoritas gerejawi. Gere­ja, yang tampil di dunia ini dengan struktur dan ciri ma­syarakat yang ke­lihatan, memiliki undang-undang­nya sendiri yang dibuat oleh otoritas gerejawi yang ber­we­nang untuk mencapai tu­juan-tujuan khasnya secara le­bih efektif, yakni menegak­kan dan mempro­mo­sikan ke­­­sejahteraan umum komunitas gerejawi yang ber­sang­kutan. Selain kesejah­teraan umum, hu­kum Gereja dibuat untuk membantu setiap orang men­capai kesela­matan jiwanya, karena keselamatan jiwa-jiwa adalah norma hukum tertinggi (kan 1752).

Namun demikian untuk mewujudkan tujuan menye­lamat­kan jiwa-jiwa, hukum positif gerejawi harus tun­duk pada kehendak Allah, karena yang dikehendaki Al­lah adalah ke­se­lamatan kekal setiap manusia. Oleh ka­rena itu, norma gerejawi bertugas mengabdi dan me­la­yani hukum ilahi, dan tidak berada di atas atau me­nguasai hukum ilahi. Nor­ma-norma hukum gereja ha­rus bertugas mengacu dan menyesuaikan diri terus-me­­nerus dengan hukum ilahi me­nu­rut waktu dan tem­pat. Kalau tidak, hukum Gereja kehi­langan nasionalitas dan alasan-adanya.

Halangan nikah yang bersumber dari penetapan kuasa legislatif Gereja pada umum­nya juga disebut halangan nikah yang sifatnya semata-mata gerejawi.

Menurut doktrin umum, halangan-halangan yang bersumber dari hukum ilahi, kodrati, atau positif, ialah:

  1. Impotensi seksual yang bersifat tetap (kan. 1084)
  2. Ikatan perkawinan sebelumnya (kan. 1085)
  3. Hubungan darah dalam garis lurus baik ke atas maupun ke bawah (kan. 1091 par. 1).

Sedangkan halangan-halangan yang bersumber dari hukum gerejawi atau yang sifatnya semata-mata gerejawi ialah:

  1. Halangan umur (kan. 1083)
  2. Halangan beda agama (kan. 1086)
  3. Halangan tahbisan suci (kan. 1087)
  4. Halangan kaul kemurnian yang bersifat publik dan kekal dalam tarekat religius (kan. 1088)
  5. Halangan penculikan (kan. 1089)
  6. Halangan criminal coniugicidio (kan. 1090)
  7. Halangan hubungan semenda (kan. 1092)
  8. Halangan kelayakan publik (kan. 1093)
  9. Halangan pertalian hukum (kan. 1094).

Perbedaan kedua jenis halangan di atas membawa konsekwensi yuridis yang sangat besar.

Halangan-halangan yang bersumber dari hukum  ilahi mengikat semua orang, baik yang dibaptis maupun yang tidak dibaptis. Sedangkan halangan yang ber­sum­ber dari hukum gerejawi mengikat mereka yang dibaptis dalam Gereja katolik atau yang diterima di dalamnya (kan. 11, 1059).

Kemudian, halangan yang bersumber dari hukum ilahi tidak bisa didispensasi. Sedangkan halangan yang bersumber dari hukum gerejawi bisa didispensasi oleh oto­ritas gerejawi yang berwenang, dengan memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemberian dispensasi (kan. 85-93).

Berkaitan dengan halangan dari hukum ilahi kuasa Gereja hanyalah bersikap deklaratif (bdk. kan. 1075 par 1). Sebagai pewaris sekaligus penjaga khazanah iman (depositum fidei, kan. 747 par 1) Gereja hanya bisa mengintepretasikan secara oten­tik arti dan penerapannya, namun tidak bisa melakukan modifikasi atau memberi di­spensasi atasnya. Sebaliknya, dalam kaitan dengan halangan-halangan yang di­buatnya sendiri kuasa Gereja bersifat konstitutif (menciptakan, menga­dakan), dalam arti halangan itu berada dalam lingkup kompetensinya. Oleh karena itu otoritas gerejawi yang berwenang bisa memodifikasi dan menghapus UU yang dibuatnya sendiri, atau memberi dispensasi atasnya. à BERSAMBUNG




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Foto Wilayah - Lingkungan