Halangan-halangan Nikah
KATEKESE

By RP. Thomas Suratno, SCJ 07 Jan 2019, 14:51:34 WIB Surat Gembala
Halangan-halangan Nikah

Keterangan Gambar : KATEKESE


Pada minggu-minggu yang lalu kita telah membahas halangan-halangan: (01) Halangan Umur, (02) Beda Gereja/ Agama, (03) Ikatan Perkawinan Sebelumnya, (04) Halangan Impotensi dan (05) Halangan Pertalian Hukum, (06) Hala-ngan Hubungan Darah, (07). Halangan Selibat Dalam Tahbi-san Suci, (08) Halangan Kaul Kemurnian Dalam Tarekat Re-ligius, (09) Halangan Penculikan. Kemudian sekarang kita selintas bicara tentang:

10. Halangan Kriminal

Kan 1090§1 berbunyi: “Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri.”

Selanjutnya dikatakan dalam kan 1090§2 “Juga tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan antara mereka yang dengan kerja sama fisik atau moril melakukan pembunuhan terhadap salah satu dari pasangan itu.”

Apa dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Sepasang pria-wanita, yang dimabuk cinta secara berlebihan, bisa terje-rumus dalam suatu tindakan kriminal, yang justru meng-halangi mereka untuk menikah. Bisa jadi untuk memuluskan rencana pernikahan mereka, mereka membunuh suami/istri sendiri atau suami/istri calon pasangannya. Itulah yang di-maksud halangan ini, halangan kriminal conjugicide.

Pembunuhan dengan maksud untuk menikah bisa mengam-bil dua bentuk: (1) Pembunuhan dilakukan oleh salah satu pihak saja, entah pihak laki-laki entah pihak perempuan, baik dengan aksi pribadi langsung maupun dengan menyuruh orang lain. (2) Pembunuhan dilakukan bersama-sama oleh pihak laki-laki dari pihak wanita, baik dengan aksi langsung maupun dengan menyuruh orang lain.

Agar benar-benar ada halangan kriminal, haruslah dipenuhi syarat-syarat sbb.:

a. Pembunuhan harus mengandung unsur kejahatan, dalam arti dikehendaki, di-rencanakan dan berada dalam tanggungjawab pelaku.

b. Kejahatan harus berhasil, dalam arti mengakibatkan kematian pada orang yang ingin dibunuh.

c. Jika pembunuhan dilakukan sendiri (kan 1090§1), maka persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi: (i) Pembunuhan suami/istri sendiri atau suami/istri calon pasangan haruslah dimaksudkan untuk melangsungkan perkawinan. Jika pembunuhan dilakukan karena motif lain (misal: kemarahan, balas dendam, atau kebencian), maka tidak ada halangan kriminal, walaupun yang jadi korban ialah suami/istri sendiri atau suami/istri orang lain. (ii) Perkawinan itu haruslah dengan orang tertentu, yakni dengan janda atau duda dari orang yang telah dibunuh (dalam kasus pembunuhan suami/istri orang lain). (iii) Halangan kriminal tetap ada sekalipun pihak yang akan dinikahi tidak tahu-menahu atau malahan tidak setuju dengan rencana pembunuhan terhadap suami/istrinya.

d. Jika pembunuhan dilakukan dalam kerjasama antara pihak pria dan wanita (kan 1090§2), maka persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi: (i) Di antara kedua belah pihak harus benar-benar ada kerjasama, baik kerjasama fisik maupun kerjasama moril, menurut ketentuan kan 1329. Kerjasama itu harus bersifat formal dan intersional, bukan sekedar material. Unsur esensial dari kerjasama ialah bahwa pihak pria dan wanita memberikan sumbangan atau peran masing-masing secara kompak dan efektif untuk merealisasikan bersama-sama suatu pembunuhan. Kerjasama bisa bersifat hanya moral, yakni dengan cara mempengaruhi, menggerakkan atau menyemangati secara efektif pihak lain untuk melakukan kejahatan. (ii) Pembunuhan tidak harus terjadi dengan maksud untuk melancarkan rencana pernikahan mereka berdua. Bisa jadi mereka membunuh untuk maksud lain sama sekali. Keputusan untuk meni-kah mungkin saja muncul atau menjadi matang di kemudian hari. Dalam hal ini halangan kriminal tetap ada di antara kedua belah pihak, karena mereka tetap memiliki tanggungjawab yang sama dalam satu kejahatan yang sama, di mana kejahatan itu melanggar kehidupan suami atau istri yang terbunuh dan me-langgar martabat perkawinan sebelumnya.

Halangan kriminal bukanlah halangan dari hukum kodrat, tetapi hanya se-mata-mata gerejawi. Oleh karena itu hal ini hanya dikenakan pada mereka yang dibaptis dalam Gereja katolik atau yang diterima di dalamnya secara resmi. Ka-rena halangan ini bersifat gerejawi, maka halangan ini bisa didispensasi. Namun menurut norma kan 1078§2,20 dispensasi tersebut direservasi bagi Takhta Apos-tolik, yang diberikan atas alasan sangat berat dan hanya dalam kasus pembu-nuhan tersembunyi, agar tidak memicu skandal atau kemarahan publik lain. Da-lam bahaya mati mendesak dan dalam kasus pelik di mana semua sudah siap untuk pernikahan, maka Ordinaris wilayah (Uskup) dapat memberikan dispen-sasi itu sesuai ketentuan kan 1079-1080. ***




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Foto Wilayah - Lingkungan