Halangan-halangan Nikah (11)
KATEKESE

By RP. Thomas Suratno, SCJ 12 Nov 2018, 09:56:38 WIB Surat Gembala
Halangan-halangan Nikah (11)

Keterangan Gambar : Halangan-halangan Nikah (11)


Pada minggu-minggu yang lalu kita telah membahas halangan-halangan: (01) Halangan Umur, (02) Beda Gereja/ agama, (03) Ikatan Perkawinan Sebelumnya dan (4) Ha-langan Impotensi. Untuk kali ini saya mengajak Saudara se-cara singkat bicara tentang:

(5). Halangan Pertalian Hukum

Pada kebanyakan hukum sipil suami-istri yang tidak memiliki anak kandung sendiri dimungkinkan untuk me-ngangkat anak lewat adopsi legal, yakni melalui proses hu-kum dan otorisasi Pengadilan. Anak yang diadopsi dengan cara ini memiliki status yuridis yang analog dengan status yuridis anak kandung. Sementara anak kandung memiliki pertalian natural dengan orang tua kandungnya berdasarkan ikatan darah dan keturunan, antara anak yang diadopsi dan yang mengadopsi terjalin relasi orangtua-anak, namun ber-dasarkan penetapan hukum dan tindakan legal adopsi. Yang terakhir inilah yang disebut pertalian hukum. Hukum kano-nik menegaskan bahwa anak yang diangkat menurut norma hukum sipil, dianggap sebagai anak dari orang atau orang-orang yang mengangkatnya (Kan 110).

Pertalian hukum menciptakan halangan nikah gerejawi, sekali pun ada hukum sipil yang tidak menganggapnya seba-gai halangan nikah. Ketentuan Kan 1094 berbunyi: “Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mem-punyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua.” Jadi, halangan ini berlaku untuk relasi garis lurus pada semua tingkat, dan relasi garis menyamping hanya sampai tingkat ke-2. Secara konkrit terhalang untuk menikah:

* Antara bapak/ibu yang mengadopsi dengan anak yang diadopsinya (garis lurus tingkat 1);

* Antara bapak/ibu yang mengadopsi dengan anak yang lahir dari anak adopsi (garis lurus tingkat 2, dan seterusnya);

* Antara anak adopsi dan anak kandung (garis menyamping tingkat 2);

* Antara dua anak dari orang tua natural berbeda, yang sama-sama diadopsi oleh orang yang sama (garis menyamping tingkat 2);

* Antara orang yang mengadopsi dan istri/suami dari yang diadopsi.

Namun, menurut ketentuan Kan 110, adopsi harus terjadi secara legitim dengan mengikuti ketentuan dan formalitas UU adopsi yang berlaku disebuah Negara. Oleh karena itu, jika adopsi tidak sah menurut hukum sipil, maka tidak ada pertalian hukum dan tidak ada halangan nikah antara orang-orang tersebut di atas. Demikian juga, jika sebuah Negara tidak mengenal UU adopsi, maka semua tindakan memungut anak yang terjadi di Negara itu tidak bisa dikategorikan sebagai adopsi, sehingga tidak ada halangan nikah pertalian hukum. Demikian juga, memungut anak-anak orang lain sekedar untuk mengasuh, membesarkan atau mendidiknya, jika tidak didahului atau disertai dengan tindakan legal adopsi menurut UU sipil, tidak menimbulkan halangan nikah pertalian hukum. Tindakan karitatif tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai adopsi legal.

Motif etis dan sosial yang mendasari halangan ini mirip dengan motif yang mendasari halangan hubungan darah, yakni untuk melindungi moralitas dan martabat keluarga serta relasi yang tepat antar anggota keluarga itu sendiri.

Seperti yang sudah dikatakan di atas, halangan nikah ini merupakan norma yang sifatnya semata-mata gerejawi; jadi, bagi orang yang terkena halangan ini bisa dimintakan dispensasi pada otoritas gerejawi yang berwenang.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Foto Wilayah - Lingkungan