Halangan-halangan Nikah (16)
KATEKESE

By RP. Thomas Suratno, SCJ 20 Des 2018, 00:13:41 WIB Surat Gembala
Halangan-halangan Nikah (16)

Keterangan Gambar : Halangan-halangan Nikah (16)


Pada minggu-minggu yang lalu kita telah membahas ha-langan-halangan: (01) Halangan Umur, (02) Beda Gereja/Agama, (03) Ikatan Perkawinan Sebelumnya, (04) Halangan Impotensi dan (05) Halangan Pertalian Hukum, (06) Halangan Hubungan Darah, (07). Halangan Selibat Dalam Tahbisan Suci, dan sekarang kita akan melanjutkan berbicara tentang Halangan Kaul Kemur-nian dalam Tarekat Religius yang telah kita mulai minggu lalu:

Berhubungan dengan kewajiban untuk memenuhi kaul ke-biaraan bersumber dari keutamaan religi, maka sebenarnya ada larangan moral yang bersumber dari hukum ilahi. Meski demi-kian, halangan nikah yang timbul dari kaul kemurnian merupakan norma yuridis yang sifatnya semata-mata gerejawi. Jadi, bisa di-dispensasi. Dalam keadaan biasa dispensasi direservasi pada Takhta Apostolik bagi para anggota tarekat religius tingkat ke-pausan (kan 1078§2,10), atau diberikan oleh Ordinaris wilayah kepada para anggota tarekat religius tingkat keuskupan. Dalam bahaya mati, Ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi ke-pada anggota tarekat religius bertingkat kepausan (kan 1079§1). Bila dalam bahaya mati mendesak Ordinaris wilayah tidak dapat dihubungi, pastor paroki dan mereka yang disebut dalam kan 1079§2 dapat memberikan dispensasi kepada semua anggota tarekat religius.

Berdasarkan prinsip inkompatibilitas antara perkawinan dan hidup religius dispensasi dari kaul kemurnian tidak bisa di-berikan, kalau yang bersangkutan belum/tidak meninggalkan ta-rekat religiusnya. Bagi yang berkaul sementara, berlaku prinsip umum berdasarkan kan 688§1, yaitu bahwa biarawan/ti yang se-telah habis waktu profesi sementara atas alasan yang wajar se-orang anggota dapat ditolak untuk mengucapkan profesi beri-kutnya oleh Pemimpin tinggi yang berwenang (kan 689§1). Izin untuk membaharui profesi atau mengucapkan profesi kekal dapat ditolak kalau anggota yang bersangkutan menderita sakit fisik atau psikis, yang menurut penilaian para ahli membuat anggota tidak cakap untuk hidup dalam tarekat (kan 689§2). Biarawan-biarawati yang keluar dari tarekat menurut cara-cara di atas tidak terkena halangan kaul kemurnian untuk menikah.

Persoalannya menjadi lain jika yang keluar dari tarekat itu ialah anggota yang masih terikat oleh kaul kemurnian, entah kaul itu bersifat sementara namun belum habis waktunya atau kaul itu bersifat definitif dan kekal. Dalam hal ini anggota yang bersangkutan harus mendapatkan “indult keluar” dari tarekat, atau yang dahulu disebut “indult sekularisasi”(lih. Kan 686-693).

Kan 688§2 mengatur seorang religius yang keluar dari tarekatnya, sementara kaul sementaranya masih berlaku dan belum habis waktu. Pertama-tama ia dituntut untuk mempunyai alasan berat untuk meninggalkan tarekat. Kalau tarekatnya bertingkat ke-pausan, indult keluar harus ia mohonkan kepada Pemimpin tertinggi tarekatnya, yang kemudian memberikannya dengan persetujuan dewannya. Kalau terekatnya bertingkat keuskupan atau merupakan biara mandiri (lih. Kan 615), demi sahnya indult keluar itu harus dikukuhkan oleh uskup dari rumah biara di mana ia ditempatkan. Dengan mendapatkan indult keluar, ia mendapat dispensasi dari kaul dan tidak lagi terikat oleh semua kewajiban yang timbul dari profesi oleh halangan nikah kaul kemurnian.

Sedangkan mengenai seorang religius yang telah berkaul kekal, hukum Gereja menghimbau untuk tidak memohon indult keluar dari tarekat, kecuali atas alasan-alasan yang sangat berat yang telah ia pertimbangkan di hadapan Tuhan. Permohonan indult tersebut diajukan kepada Moderator tertinggi dari tarekatnya. Dengan disertai pendapat Pemimpin tertinggi serta pendapat dewan penasehatnya, permohonan itu kemudian di-teruskan (a) kepada Takhta Apostolik, jika kaul kekal diucapkan dalam tarekat religius tingkat kepausan, atau (b) kepada Takhta Apostolik atau pun Uskup diosesan dari ke-uskupan di mana biarawan itu ditempatkan, jika kaul itu diucapkan dalam tarekat tingkat keuskupan (kan 691).

Selanjutnya, menurut ketentuan kan 692 indult keluar, yang diberikan dengan legi-tim dan diberitahukan kepada anggota yang memohonnya, membawa akibat (1) Pemu-tusan ikatan-ikatan dan kewajiban-kewajiban yang bersumber dari profesi religius. Ini berarti pemutusan ikatan-ikatan dengan tarekat, dengan status hidup bakti, mening-galkan hidup persaudaraan dalam kebersamaan dan kembali ke kehidupan duniawai. (2) Pemutusan kaul-kaul, berhentinya hidup bakti dan kewajiban-kewajiban menjalankan ketiga nasehat injili. Seorang religius yang memperoleh indult semacam ini dapat meni-kah dengan bebas, karena halangan kaul kemurnian telah berhenti dan kapasitas yuridis-nya untuk menikah dipulihkan kembali.

Akhirnya harus dikatakan juga bahwa seorang religius yang dikeluarkan oleh tarekatnya, jika pengeluaran itu dinyatakan secara tertulis atau melalui suatu dekret, ia dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang timbul dari keanggotaannya dalam tarekat dan dari kaul kemurnian. Dengan demikian, ia pun terbebas dari halangan kaul kemurnian.***




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

INFO

Gereja Katolik St. Stefanus Paroki Cilandak tidak memiliki account FB/Twitter (ataupun akun medsos lainnya). Gereja Katolik St. Stefanus Paroki Cilandak tidak bertanggungjawab atas postingan di akun medsos tersebut yang mengatasnamakan Paroki Stefanus Cilandak.

Foto Wilayah - Lingkungan