Halangan-Halangan Nikah (4)
Pengertian Dispensasi

By RP. Thomas Suratno, SCJ 08 Sep 2018, 23:08:54 WIB Surat Gembala
Halangan-Halangan Nikah (4)

Keterangan Gambar : Halangan Nikah (4)


Dalam Katekese minggu ini akan dijelaskan atau diurai­kan halangan-halangan yang telah disebutkan pada ka­te­kese minggu-minggu yang lalu. Untuk bisa menikah dengan sah haruslah dimohonkan dispensasi untuk halangan-ha­langan nikah yang bersumber dari Hukum Gerejawi. Lalu apa yang sebenarnya DISPENSASI itu?

Pengertian Dispensasi

Untuk dapat menikah dengan sah orang yang terkena halangan perlu mendapatkan dispensasi dari otoritas ge­rejawi yang berwenang. Tentu saja dispensasi hanya dibe­rikan atas norma yang sifatnya semata-mata gerejawi (kan 85, 1078 par 1). Kiranya juga jelas bahwa dispensasi tidak dapat diberikan atas UU yang merumuskan unsur-unsur hakiki dari perkawinan itu sendiri (bdk. Kan 86).

Dengan dispensasi, hukum atau normanya sendiri sebenarnya tidak dihapus atau dibatalkan, melainkan tetap berlaku. Namun, daya ikat atau daya wajibnya dilonggarkan (relaxation) atau bahkan dihapus bagi orang per orang da­lam kasus-kasus particular. Oleh karena itu dispensasi ti­dak pernah diberikan secara sembarangan atau gam­pangan, melainkan harus ada alasan yang wajar dan masuk akal, dengan memperhatikan keadaan kasus dan bobot UU yang didispensasi (kan 90 par 1). Alasan yang wajar dan masuk akal itu haruslah obyektif benar pada saat dispensasi itu diberikan tanpa perantaraan seorang pelaksana (bdk. Kan 62-63). Hukum menuntut adanya alasan yang wajar dan ma­suk akal agar bisa dihindarkan tindakan otoritas gerejawi yang sewenang-wenang atau terlalu mudah, yang akhirnya

merugikan tertib hukum itu sendiri. Di lain pihak bisa ditegakkan kesejahteraan umum umat beriman. Selanjutnya, untuk menilai apakah alasan yang wajar dan masuk akal itu mencukupi atau tidak, hal itu merupakan hak dan wewenang pemberi dispensasi.

Menurut hukum gereja yang baru (CIC/KHK 1983) untuk memberikan dispensasi (hasil pembaharuan Kons Vati II) merupakan kuasa atas dasar ja­batan yang dimiliki oleh para Uskup diosesan, yang lebih tepatnya ‘Ordinaris Wilayah’ – tidak hanya Uskup Diosesan tetapi juga bisa Vikjend dan juga Vikaris Judisial (kan 1078 kan 134). Sedangkan Paus, tepatnya Tahta Apostolik (kan 1078 par 1), yakni kongregasi-kongregasi dari KURIA Romawi (kan 361) mem­punyai kuasa-kuasa yang wewenangnya memang diberikan atau direservasikan kepada beliau, yakni kasus-kasus khusus.

Pemberi dan Penerima Dispensasi

Prinsip umum yang jelas adalah bahwa yang membutuhkan dispensasi ialah orang yang terkena halangan nikah yang bersifat menggagalkan. Pemberian dispensasi merupakan pelaksanaan kuasa administratif/eksekutif dari kuasa kepimpinanan dalam Gereja, masing-masing dalam batas kewenangannya (bdk. Kan 135,59,85). Pemberiannya mengikuti system teritorial dan relasi atasan bawahan. Kan 107 par 1 menegaskan :”Baik melalui domisili maupun kuasi-domisili setiap orang mendapat pastor dan Ordinarisnya sendiri.” Maka, kalau yang bersangkutan mau memohon dispensasi harus jelas dulu kedudukan domisilinya atau kuasi-domisilinya di (paroki atau keuskupan) mana? Dari penjelasan singkat ini menjadi jelas pemberi dispensasi adalah Ordinaris wilayah (Uskup) sedangkan penerima dispensasi adalah orang yang terkena halangan nikah yang menggagalkan.

Catatan:

‘Domisili’ adalah tempat dimana seorang umat tinggal sudah selama 1 tahun. Sedangkan ‘kuasi-domisili’ selama 6 bulan. Untuk menerima pelayanan ini (sebaiknya juga tercatat dalam BIDUK) satu bulan pun sudah memperoleh pelayanan.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Foto Wilayah - Lingkungan