Halangan-halangan Nikah (5)
Halangan Umur

By RP. Thomas Suratno, SCJ 15 Sep 2018, 22:27:29 WIB Surat Gembala
Halangan-halangan Nikah (5)

Keterangan Gambar : Halangan-halangan Nikah (5)


Setelah kita mengetahui klasifikasi halangan nikah dan ke-mudian paham akan apa itu dispensasi dan siapa pemohon ser-ta pemberi dispensasi, sekarang saya akan mengajak saudara untuk lebih memahami halangan-halangan nikah itu sendiri. Untuk kali ini kita akan melihat salah satu halangan nikah yang bersumber dari hukum yang semata-mata gerejawi, yakni halangan umur.

Halangan Umur (kan. 1083)

Kan. 1083 par 1 mengatakan bahwa: “Laki-laki sebelum ber-umur genap enambelas tahun, dan perempuan sebelum ber-umur genap empatbelas tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah.” Dalam kanon itu ditetapkan bahwa pria sebelum berumur genap 16 tahun, dan wanita sebelum ber-umur genap 14 tahun, tidak dapat menikah dengan sah. Dengan ini Gereja menentukan batas minimal normatif, bukan batas usia ideal yang bisa sangat subyektif.

Kata “genap” juga sangat penting di sini. Seorang pria yang menginjak usia ke-16 masih terkena halangan itu. Demikian ju-ga tentang wanita. Jadi, batas usia itu harus dipenuhi (= genap) pada saat pernikahan diteguhkan (konsensus), bukan pada waktu pertunangan atau pada saat dilakukan penyelidikan kanonik. Untuk penghitungan waktu hendaknya diikuti keten-tuan kan. 202-203. Cukup tidaknya usia seseorang untuk bisa menikah menurut norma hukum bisa dilihat dan dihitung dari Buku Baptis atau dari dokumen sipil (Akte Kelahiran), atau dari kesaksian orangtua atau orang lain yang tahu.

Ketentuan mengenai batas usia minimal perlu dimengerti bersama dengan ketentuan mengenai kematangan intelektual dan psikologis (kan. 1095). Kedua-duanya sangat berkaitan sa-tu sama lain. Bunyi kan 1095 itu sbb.: “Tidak mampu me-langsungkan perkawinan: 10 yang kekurangan peng-gunaan akal-budi yang memadai; 20 yang menderita cacat

berat dalam kemampuan menegaskan penilaian mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal- balik; 30 yang karena alasan-alasan psikis tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan.” Gereja menuntut kematangan intelektual, emosional dan psikologis yang cukup (tidak harus sem-purna dan lengkap), agar seseorang mampu membuat kesepakatan nikah. Ke-matangan inilah yang sebenarnya lebih dibutuhkan dalam perkawinan, agar suami-istri dapat mengemban tanggungjawab dan tugas-tugas perkawinan seumur hidup. Tidak adanya kematangan ini membawa akibat negatif yang luar biasa terhadap relasi suami-istri itu sendiri, terhadap pendidikan anak-anak, dan akhirnya terhadap kesejahteraan Gereja dan masyarakat pada umumnya. Kematangan ini merupakan tuntutan yang bersumber dari hukum kodrat dan mengikat semua orang, termasuk orang-orang yang tidak dibaptis. Dengan demikian kematangan nikah ini tidak bisa didispensasi. Apalagi kesepakatan nikah merupakan unsur konstitutif paling hakiki, yang menciptakan perkawinan itu sendiri (kan. 1057 par 1). Dispensasi tidak pernah diberikan atas unsur-unsur hakiki dari suatu perbuatan yuridis (kan. 86). Namun kematangan intelektual, psikologis dan emosional tidak bisa ditentukan atau di-andaikan dengan pasti berdasarkan usia. Untuk suatu perkawinan, yang penting ialah apakah kematangan itu secara riil ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka konsensus menjadi cacat sekalipun seseorang sudah mencapi usia nikah yang dituntut oleh kan.1083 par 1.

Halangan usia sendiri pada umumnya dianggap sebagai norma yang sifatnya semata-mata gerejawi, dan hanya mengikat orang Katolik. Oleh karena itu, halangan ini pada prisnsipnya bisa didispensasi oleh otoritas gerejawi yang berwenang (bdk. Kan.85). Namun, agar dispensasi bisa diberikan dengan sah dan halal haruslah ada alasan yang wajar dan masuk akal (kan. 90 par 1), baik pada diri orang yang meminta dispensasi maupun keadaan disekitarnya, yang memaksanya untuk memohon ke-longgaran saya wajib suatu undang-undang. Oleh karena itu, dispensasi dari ha-langan umur bisa diberikan kalau seseorang telah memiliki kematangan intelektual, emosional dan psikologis untuk mengenban tugas-tugas perkawinan. Hal ini adalah demi keabsahan kesepakatan nikah, yang tidak bisa didispensasi dan tidak bisa digantikan oleh kuasa manusiawi mana pun (kan.1057 par 1).

Dengan demikian, batas usia minimal yang dituntut oleh kan.1083 disatu pihak dan tuntutan kematangan intelektual dan psikologis (psikofisik dan psikoseksual) di lain pihak saling mengandaikan, menguatkan dan melengkapi satu sama lain. Usia minimal, bahkan yang lebih tinggi, dituntut agar jaminan kematangan intelektual dan psikologis bisa diperoleh dengan lebih pasti.

Dewasa ini hampir di mana-mana ada kecenderungan, baik pada pihak orangtua maupun di antara kaum remaja sendiri, untuk menghindari pernikahan pada usia

yang masih terlalu muda. Bahkan UU Perkawinan RI 1974 menetapkan batas umur yang lebih tinggi daripada ketentuan Gereja, yakni minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (pasal 7, n.1). Di satu pihak sebagai warga masyarakat sipil sepenuhnya umat Katolik terikat juga oleh ketentuan hukum sipil itu. Di lain pihak, berdasarkan perbedaan kompetensi antara Gereja dan Negara, sebenarnya keten-tuan hukum sipil di atas tidak mengikat pihak Katolik, kalau yang bersangkutan ingin menikah hanya di hadapan Gereja (coram Ecclesia) saja, atau disebut pernikahan religius (bdk. Kan.1059). Namun, perkawinan itu akan sulit untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, kecuali jika sebelumnya telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita, serta mendapatkan izin dari kedua orangtua jika belum mencapai umur 21 tahun.

Senada dengan kecenderungan umum tersebut dan seturut ketentuan undang-undang sipil sendiri, Gereja menghimbau para gembala umat untuk mengusahakan agar para remaja dijauhkan dari perkawinan sebelum usia yang biasa untuk menikah menurut adat kebiasaan setempat (kan.1072). Bahkan hukum Gereja memberikan kewenangan kepada Konferensi para Uskup untuk menetapkan usia yang lebih tinggi, terutama dengan mengikuti ketentuan hukum sipil setempat yang berlaku (kan.1083 par 2), agar tidak terjadi konflik antara kedua perundang-undangan. Namun ketentuan itu berlaku hanya untuk halalnya, bukan untuk sahnya per-kawinan. *** BERSAMBUNG




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Foto Wilayah - Lingkungan