Halangan-halangan Nikah (6)
Halangan Beda Agama

By RP. Thomas Suratno, SCJ 23 Sep 2018, 08:46:29 WIB Surat Gembala
Halangan-halangan Nikah (6)

Keterangan Gambar : Katekese


Setelah kita melihat salah satu halangan nikah perkawinan Ka­tolik dari Kan 1083, kini saya mengajak saudara untuk meli­hat halangan nikah beda agama. Fakta menunjukkan kepada kita se­mua bahwa perkawinan campur (beda gereja dan beda agama) banyak terjadi di mana-mana. Di paroki Cilandak sen­diri selama setahun ini (Agustus 2017 sd Agustus 2018) sudah dilangsungkan pernikahan sebanyak 65 pasang. Dari semua­nya itu perkawinan campur sebanyak 25 pasang (beda gereja 14 dan beda agama 11). Apakah perkawinan campur ini sebe­nar­nya dilarang? Tidak diper­bolehkan? Atau bagaimana? Apa­kah ini sehat secara imani? Apa­kah tidak bahaya mening­galkan iman bagi pasangan yang beriman Katolik? Lalu syarat dan ke­wajibannya apa bila mau menikah per­kawinan beda agama? Maka dari itu perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menjelaskan secara singkat halangan nikah beda agama ini.

Halangan Beda Agama

Di dalam perkawinan, suami-isteri bersama-sama ber­upa­ya untuk mewujudkan persekutuan hidup dan cintakasih da­lam se­mua aspek dan dimensinya: personal-manusiawi dan spiritual-re­ligius sekaligus. Agar persekutuan semacam itu bisa dicapai dengan lebih mudah, Gereja menghendaki agar umat­nya memilih pa­sangan yang seiman, mengingat bahwa iman berpengaruh sa­ngat kuat terhadap kesatuan lahir-batin suami-isteri, pendidi­kan anak dan kesejahteraan keluarga. (Ingatlah bahwa pada umum­nya se­tiap agama melarang umatnya untuk menikah dengan pemeluk agama atau iman/kepercayaan lain!).

Santo Paus Yohanes Paulus II dalam seruan apostoliknya (1981) mengajarkan bahwa perkawinan kristiani merupakan peristiwa iman. Persiapan perkawinan sendiri harus dilihat dan dihayati se­bagai perziarahan iman, yakni sebagai kesem­patan paling baik bagi calon pasangan untuk memper­dalam

iman yang diterima da­lam pembaptisan dan yang telah ditum­buhkembangkan dengan pendidikan kristiani. Dengan cara itu mereka secara bebas me­nyam­­but dan menem­puh panggilan khusus untuk mengikuti Kris­tus dan melayani Kerajaan Allah melalui perkawinan. Kemudian, puncak dari perziarahan iman mereka itu ialah pe­rayaan sa­kramen perkawinan, yang merupakan proklamasi kabar gembira mengenai cinta­kasih suami-istri di tengah-tengah Gereja. Sakramen perkawinan menjadi sabda cinta­kasih Allah kepada dunia. Dengan demikian, sakramen perkawinan merupakan pengakuan dan pewartaan iman, yang harus dihayati sepanjang hidup perkawinan dan dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat menghayati perjanjian kasih dan kese­tiaan antara Allah dan manusia, antara Yesus Kristus dan Gereja sebagai mem­pelai-Nya. Karena itulah Sakramen Perkawinan mewujudkan Gereja domistik (eccle­sia domistica), Gereja rumah tangga (FC no 51).   

Mengingat relevansi iman terhadap perkawinan sakramental dan pengaruh sakra­men perkawinan bagi kehidupan iman itulah Gereja Katolik menginginkan agar ang­gotanya tidak melakukan perkawinan campur, dalam arti menikah dengan orang non-katolik, entah dibaptis non-katolik (mixta religio) maupun tidak dibaptis (disparitas cultus). Di samping itu, ada sebuah norma moral dasar yang perlu diarahkan, yakni bahwa setiap orang dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan imannya. Iman adalah suatu nilai yang amat tinggi, yang perlu dilindungi dengan cinta dan bakti. Namun, di lain pihak Gereja juga ingin bersikap realistis. Gereja mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas menentukan status hidupnya, entah hidup menikah atau hidup tidak menikah/selibater. Dan kalau seseorang memilih untuk menikah, ia bebas menen­tukan jodohnya sendiri, sekalipun berbeda iman atau agama. Dalam hal ini, Gereja menghormati pilihan orang tersebut, dengan melakukan beberapa tindakan pengama­nan bagi iman pihak katolik (lih. Kan 1125). Di samping itu, Gereja tidak mewartakan perkawinan campur beda Gereja (matrimonium mixtae relgionis) dengan perkawinan campur beda agama (matrimonium disparitatis cultus), baik dari sudut doktrinal maupun dari sudut hukum.

Dari sudut doktrinal: perkawinan beda Gereja, kedua pasangan sudah dipatis, se­hingga perkawinan mereka adalah sakramen (bdk. Kan 1055) dkl. Suami-isteri sama-sama memiliki sekurang-kurangnya pengakuan iman yang sama, “suatu persekutuan dan kesamaan” dalam harta rohani, baik pada tataran kodrati maupun adikodrati. Se­dang perkawinan beda agama (dengan orang yang tidak dipatis), ikatan perkawinan mereka hanya sekedar berdimensi natural (insani & kodrati), bukan sakramental.

Dari sudut hukum, perkawinan orang katolik dengan orang dibaptis non-katolik atau dengan orang yang tak dibaptis, sama-sama dilarang oleh hukum. Namun akibat yang ditimbulkan jika perkawinan itu dilangsungkan tanpa izin atau dispensasi, berbeda satu sama lain. Untuk perkawinan beda gereja (tetapi sama-sama dibaptis), semata-mata me­rupakan larangan, yang hanya mengenai halalnya perkawinan saja. Alasannya karena me­reka memiliki sekurang-kurangnya dasar iman yang sama. Sebaliknya, jika seorang katolik menikah dengan orang yang tidak dibaptis, maka timbul halangan beda agama di antara mereka, yang sifatnya menggagalkan perkawinan atau mempengaruhi keabsahan per­kawinan itu sendiri. Alasannya ialah bahwa perkawinan ini mengandung resiko lebih besar terhadap iman pihak katolik (misal: kehilangan iman), kesulitan dalam memberi­kan pen­didikan iman katolik bagi anak, serta halangan bagi suami-istri untuk mewu­judkan per­sekutuan hidup dan cintakasih yang sejati di antara mereka, berhubung mereka tidak me­miliki dasar kesamaan apa pun dalam iman. (Namun demikian, tidak boleh langsung disim­pulkan bahwa perkawinan sakramental antara dua orang yang dibaptis dijamin pasti berlangsung langgeng. Ada banyak fakta yang menunjukkan bahwa perkawinan mereka bisa kandas di tengah jalan dan sebaliknya perkawinan non-sakramental bisa berjalan baik dan langgeng).

Dari sudut hukum, perkawinan beda gereja, merupakan larangan (kan 1124) yang membutuhkan izin dari otoritas gerejawi yang berwenang, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kan. 1125-1126. Sedang perkawinan antara orang katolik dengan orang yang tidak dibaptis merupakan halangan yang bersifat menggagalkan (kan 1086 par 1). Lalu bagaimana dengan proses perkawinan beda gereja dan beda agama tersebut? – BERSAMBUNG.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Foto Wilayah - Lingkungan