Halangan-halangan Nikah (8)
Halangan-halangan Nikah (8)

By RP. Thomas Suratno, SCJ 09 Okt 2018, 10:00:43 WIB Surat Gembala
Halangan-halangan Nikah (8)

Keterangan Gambar : Halangan-halangan Nikah (8)


Halangan nikah berikutnya yang akan kita bahas adalah Halangan nikah “Ikatan Perkawinan sebelumnya”. Mengapa hal ini menjadi halangan pernikahan katolik? Bagaimana kita bisa mengerti hal ini dan apa dasarnya?

Menurut kodratnya perkawinan adalah penyerahan diri timbal-balik, utuh dan lestari antara seorang pria dan seorang wanita. Kan 1134 menegaskan: “Dari perkawinan sah tim-bul ikatan antara pasangan, yang dari kodratnya tetap dan eksklusif”. Ketentuan ini berlaku baik bagi orang-orang yang dibaptis maupun yang tidak dibaptis. Kesatuan (unitas) dan sifat monogam perkawinan ini adalah salah satu sifat ha-kiki perkawinan, yang berlawanan dengan perkawinan poli-gami atau poliandri, baik simultan maupun suksesif. Unitas atau sifat monogam perkawinan adalah tuntutan yang ber-sumber dari hukum ilahi kodrati, yang tidak didispensasi. Oleh karena itu, kan 1085§1 memberikan prinsip hukum ko-drat demi sahnya perkawinan: “Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat per-kawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum consummatum (persetubuhan)”. Sedangkan demi halalnya pernikahan itu kan. 1085§2 menuntut adanya kepastian mo-ral dan yuridis mengenai status bebas dari kedua belah pi-hak:” Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti me-ngenai nulitas dan pemutusannya”.

Seorang dikatakan bebas dari ikatan perkawinan se-belumnya: (i) jika ia memang tidak pernah menikah se-belumnya; (ii) jika ia pernah menikah sebelumnya, namun te-

lah dinyatakan tidak sah (anulasi) atau telah diputus (dissolutio). Pernyataan tidak sahnya perkawinan (anulasi) ialah dekret tribunal gerejawi yang memutus-kan secara otoritatif bahwa suatu ikatan perkawinan tidak pernah ada sejak se-mula karena tidak sah berdasarkan cacat consensus (kesepakatan), adanya ha-langan yang menggagalkan yang tidak didispensasi, atau tiadanya tata peneguhan kanonik. Sebaliknya pemutusan ikatan nikah (dissolutio) ialah berhentinya ikatan perkawinan yang telah diteguhkan secara sah karena kematian pasangannya, atau karena mendapat dispensasi, atau privilege dari otoritas gerejawi.

Jika ikatan perkawinan sebelumnya masih ada, meskipun perkawinan itu be-lum disempurnakan dengan persetubuhan (consummatum), maka ikatan nikah itu menjadi halangan bagi yang bersangkutan untuk menikah lagi dengan sah. Halangan ikatan nikah sebelumnya adalah halangan yang bersumber dari hukum ilahi kodrati, dengan konsekwensi: (i) halangan ini berlaku baik bagi orang-orang dibaptis maupun tidak dibaptis; (ii) halangan ini tidak dapat didispensasi oleh kuasa manusiawi mana pun.

Beberapa pembuktian yuridis untuk memastikan bahwa seseorang terbebas dari halangan ikatan nikah sebelumnya ialah:

a. Pembuktian mengenai kematian pasangan sebelumnya. Ini adalah jalan normal dan umum, dan menjadi tugas pastor paroki yang berwenang me-neguhkan perkawinan (kan 1115) dan yang bertugas melakukan penyeli-dikan kanonik (kan 1070). Pastor parokilah yang bertugas menyelidiki apakah ada sesuatu yang menghalangi peneguhan perkawinan secara sah dan halal, dan kalau perlu dengan membuktikan kematian pasangan se-belumnya dari salah satu atau kedua belah pihak, yang ingin menikah lagi.

Pembuktian biasa dan langsung tentang kematian pasangan sebelumnya diperoleh dari dokumen gerejawi atau sipil (kan 1540§1-2), yang memberi kejelasan publik tak terbantahkan. Dokumen gerejawi bisa diminta dari paroki di mana telah dicatat kematian pasangannya yang dulu (Buku Ke-matian). Dokumen lain bisa diminta dari Rumah Sakit atau dari penjara tempat pasangan yang dulu sakit dan meninggal, juga dari kantor pe-makaman di mana yang meninggal dimakamkan. Jika dokumen ini diper-oleh maka pastor paroki dapat menikahkan orang yang telah ditinggal mati oleh pasangan sebelumnya.

Lalu bagaimana kalau kematian pasangan (suami atau istri) tidak dapat dibuktikan dengan dokumen gerejawi atau sipil? Apa akibatnya? Lantas apa yang harus ditempuh selanjutnya? Tidak bisa menikahkah?

BERSAMBUNG.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Foto Wilayah - Lingkungan