Halangan-halangan Nikah (9)
Halangan-halangan Nikah (9)

By RP. Thomas Suratno, SCJ 15 Okt 2018, 11:04:00 WIB Surat Gembala
Halangan-halangan Nikah (9)

Keterangan Gambar : Halangan-halangan Nikah (9)


Minggu yang lalu sudah dimulai kita bicara tentang “ha­langan nikah ikatan perkawinan sebelumnya” dan sudah sam­pai bicara mengenai pembuktian yuridis untuk memasti­kan bahwa seseorang terbebas dari halangan ikatan nikah se­be­lumnya ialah dengan (no: a.) pembuktian mengenai kema­tian pasangan sebelumnya yang dikatakan sebagai jalan nor­mal dan umum yakni dengan mencari dokumen gerejawi dan sipil. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan untuk bicara bagai­mana kalau pembuktian kematian pasangan sulit atau tidak bisa dibuktikan dengan jalan normal dan umum itu.

b. Kalau kematian suami atau istri tidak dapat dibuktikan dengan dokumen gerejawi atau sipil, maka istri atau suami yang lain tidak dianggap terlepas dari ikatan per­kawinan, sebelum ada pernyataan mengenai pengan­daian kematian, yang dikeluarkan oleh Uskup diosesan (kan. 1707§1). Per­nyataan Uskup ini hanya dapat dike­luar­kan sesudah dila­kukan “proses tentang pengandaian kematian suami atau istri” (kan. 1707§1-3), yakni mela­lui suatu rangkaian pe­nye­­lidikan lewat keterangan para saksi, berita-berita atau petunjuk-petunjuk lain, sehing­ga bisa diperoleh ke­pas­tian moral bahwa suami dan istri sungguh-sungguh harus di­andaikan telah meninggal du­nia. Uskup diosesan yang di­maksud adalah Uskup diose­san dari antara orang yang se­dang meminta ‘Surat Per­nyataan’ mengenai kematian sua­mi atau istrinya.

Proses penyelidikan kanonik untuk mengandaikan kema­tian suami atau istri bersifat administratif. Uskup diosesan dapat menyerahkan proses tersebut kepada tribunal ke­uskupan atau kepada seorang imam yang layak. Kemudian dekret dikeluarkan secara lansung oleh Uskup yang ber­sang­kutan, atau oleh tribunal atau imam yang mendapat tugas tersebut lewat mandat khusus.

Penyelidikan tersebut di atas dilakukan dengan cara-cara sbb.:

  • Keterangan dari saksi-saksi, yakni keluarga, kerabat, kenalan, rekan kerja atau te­man seperjalanan, yang mengetahui kematian secara langsung atau lewat infor­masi yang benar dari orang lain. Jumlah saksi minimal dua orang dan memberikan keterangan mengenai waktu, tempat, dan sebab kematian serta hal-hal lain di seputar peristiwa kematian.
  • Bukti lain diperoleh dari “suara” atau “pendapat umum”. Berita mengenai k­e­­ma­tian seseorang dan sebab-sebabnya mungkin sudah tersebar di mana-ma­na, na­mun tak seorang pun berani mengungkapkannya secara resmi dan te­rang-te­rangan, karena takut tindakannya mendatangkan kerugian bagi diri­nya atau keluarganya sendiri.
  • Pembuktian kematian juga bisa diperoleh dari petunjuk-petunjuk atau indi­kasi-indikasi lain, yakni peristiwa atau keadaan lain yang memiliki kai­tan erat dengan kebenaran berita mengenai kematian, sehingga cukup mela­lui pena­laran logis presumsi bisa diambil dengan kepastian moral. Petunjuk atau indi­kasi itu bisa berupa (i) penyakit berat yang sudah lama diderita dan sudah di­ketahui oleh pihak keluarga atau orang lain; (ii) pergi dari rumah dan tidak pernah memberi kabar, kebetulan di daerah di mana dia pergi terjadi perang, revolusi bersenjata, bencana alam; (iii) ikut serta dalam per­jalanan dengan sebuah kapal laut atau pesawat, dan diberitakan pesawat atau kapal itu kena musibah, meskipun jena­zahnya tidak diketemukan di antara korban.

Semua indikasi dan informasi ini dinilai dengan serius secara menyeluruh, kemu­dian disimpulkan secara logis bahwa suami atau istri yang tidak mung­kin lagi dilacak keberadaannya, bisa dianggap telah meninggal dunia.

  • Ada dua kemungkinan terjadi pada Uskup diosesan setelah penyelidikan ber­akhir: (i) memiliki kepastian moral mengenai kematian suami atau istri; (ii) kasusnya masih “tidak jelas dan kompleks”. Kalau sudah ada kepastian moral, tanpa forma­litas lain Uskup dapat langsung mengeluarkan Surat Per­nyataan yang mene­rangkan bahwa suami atau istri harus “diandaikan” telah meninggal dunia, dalam arti dianggap benar-benar telah meningga dunia. Se­jak saat itu pihak lain dinya­takan “terlepas dari ikatakan per­kawinan” (kan. 1707§1), dan dapat melang­sung­kan pernikahan yang baru.

Jika kasusnya masih “tidak pasti, kompleks, dan berbelit-belit”, Uskup diose­san hendaknya berkonsultasi dengan Takhta Apostolik (kan. 1707§3), yakni: (i) Kongre­gasi untuk Sakramen, atau (ii) Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-bangsa.

Surat Pernyataan, yang menguntungkan pihak pemohon itu, tidak mengu­bah obyektivitas ikatan nikah sebelumnya, jika pasangan yang diandaikan sudah men­inggal ternyata masih hidup. Putusnya ikatan nikah sebelumnya tetap bergantung pada kebenaran fakta apakah yang “diandaikan telah meninggal dunia” itu me­mang telah meninggal atau tidak. Jika ternyata yang “diandaikan meninggal” itu masih hidup, maka pernikahan baru secara obyektif tidak sah karena adanya ikatan nikah. Di sini pengandaian legal gugur di hadapan kebenaran dan fakta.***




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment

Foto Wilayah - Lingkungan